Desa Sembiran

Sembiran, 12 Juni 2026 – Pemerintah Desa Sembiran menyelenggarakan Musyawarah Desa Rembug Stunting yang dirangkaikan dengan Musyawarah Desa Penyepakatan Kerja Sama Pendampingan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kejaksaan Negeri Singaraja. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Sembiran ini dihadiri oleh Ibu Ni Luh Lia Sulastrini, S.Pd.SD., selaku Kasi Sosial Kecamatan Tejakula yang mewakili Bapak Camat Tejakula, Pendamping Desa Sembiran, Perbekel Desa Sembiran beserta perangkat dan staf, Bendesa Adat Sembiran, Ketua dan anggota LPM, Direktur BUMDes, Ketua TP PKK Desa Sembiran, Bidan Ni Made Artini, A.Md.Kep., yang mewakili UPT Kesehatan, Bidan Desa Sembiran, tenaga kesehatan, para kader desa, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, serta Babinsa Desa Sembiran.

Pada agenda Rembug Stunting, peserta musyawarah melakukan pembahasan terkait kondisi stunting di Desa Sembiran serta berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi dan konsolidasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun langkah-langkah yang terintegrasi dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya ibu hamil, bayi, dan balita.

Dalam musyawarah tersebut disampaikan bahwa upaya pencegahan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan memerlukan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, berbagai program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan sanitasi lingkungan, edukasi pola asuh, serta penguatan peran Posyandu dan kader kesehatan menjadi fokus pembahasan dalam rangka mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Hasil dari Rembug Stunting ini selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, khususnya program-program yang mendukung percepatan penurunan stunting dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Sembiran.

Selanjutnya, musyawarah dilanjutkan dengan agenda Penyepakatan Kerja Sama Pendampingan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kejaksaan Negeri Singaraja. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Desa Sembiran dan Kejaksaan Negeri Singaraja dalam memberikan pendampingan, pertimbangan, serta bantuan hukum yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Melalui kerja sama tersebut, diharapkan Pemerintah Desa Sembiran memperoleh dukungan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pengelolaan aset desa, pelaksanaan pembangunan, serta penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan kepentingan desa dan masyarakat. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib administrasi, taat hukum, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Melalui pelaksanaan kedua agenda strategis tersebut, Pemerintah Desa Sembiran menunjukkan komitmennya dalam membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Diharapkan hasil musyawarah yang telah disepakati dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin baik, demi terwujudnya Desa Sembiran yang maju, mandiri, dan sejahtera.